TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, meyakini kehadiran empat menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pilpres 2024 bisa menepis fitnah yang dituduhkan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikan Habiburokhman merespons rencana pemanggilan saksi menteri dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, 5 April 2024.

“Ini kan penting menteri-menteri ini memberikan keterangan agar terbongkar semua itu fitnah-fitnah yang keji terhadap paslon 2, enggak ada kami memanfaatkan kepentingan seperti bansos apalagi persoalan cawapres,” ujar Habiburokhman ketika ditemui usai Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 April 2024. 

Menurut dia, kehadiran menteri-menteri tersebut pasti akan mematahkan semua tuduhan politisasi kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi untuk memenangkan Prabowo-Gibran. “Jadi dengan hadirnya menteri ini, semua fitnah, semua hoax, semua dusta pasti akan terklarifikasi dan terbantahkan dengan hadirnya mereka,” ujarnya. 

Ketua MK Suhartoyo sebelumnya memastikan Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri kabinet Presiden Jokowi itu besok. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi pada Senin lalu. 

Iklan

“Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Suhartoyo di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.

Namun, Suhartoyo menegaskan bahwa bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengakomodir permohonan Kubu Anies-Muhaimin dan Kubu Ganjar-Mahfud. Surat pemanggilan telah dikirimkan kepada para menteri.

AMELIA RAHIMA

Pilihan Editor: Di Sidang MK, Ketua Komisi Ii DPR Bantah Keterlibatan Jokowi soal Peniadaan Pilkada 2022-2023